Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi di Sorong, Dilidik Tipikor Polda PB

0 320

Sorong, TN- Sejumlah nelayan dengan kapasitas kapal dibawa 30 Gross Ton (GT) di Kota Sorong Papua Barat, mempertanyakaan alasan Penyidik Polda Papua Barat melakukan pemeriksaan terkait dugaan adanya penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Pelabuhan Perikanan Sorong.

“Kenapa lagi mau melibatkan kami nelayan kecil yang dibawa 30 gros ton ini, kami sendiri tidak tau apa masalahnya, jujur kalau kami merasa dirugikan,” ujar salah seorang nelayan, Mapiase, kepada awak media, Senin (1/10).

Saat ditanya terkait dugaan adanya penimbunan BBM oleh para nelayan, menurut, Mapiase, tidak mungkin nelayan melakukan penimbunan, sebab pemakaian BBM subsidi yang diberikan, sebenarnya tidak cukup untuk dipakai melaut.

“Terkait masalah penimbunan yang dibilang itu, malah kami ini tidak cukup untuk pemakaian yang kami dapat dari SPBN itu,” jelasnya.

Kanit 3 Tipikor Polda Papua Barat, AKP. Tommy H Pontororing, SH. Foto/wim.

Sementara itu, Kanit 3 Tipikor Polda Papua Barat, AKP. Tommy H Pontororing, SH, ketika dikonfirmasi membenarkan hal tersebut.

Kepada awak media di Polres Sorong Kota, Senin (1/10), dikatakan bahwa Polda Papua Barat sedang menangani tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi serta korupsi, yang melibatkan salah satu pengusaha di kota Sorong.

“Dalam bentuk rekomendasi hasil penyelidikan kami (penyidik) ternyata untuk mendapatkan izin oprasional saja sudah dimanipulasi data,” jelas AKP. Tommy.

Menurutnya data yang dimanipulasi antara lain, nelayan yang sudah meninggal dunia serta data kapal yang sudah rusak dan tidak beroperasi lagi, namun masih mendapatkan rekomendasi izin berlayar.

“Jadi kasus ini awalnya kami melakukan penyelidikan dan setelah kami laporkan ke Pimpinan Polda Papua Barat. Maka sudah ditingkatkan ke proses Penyidikan, jadi kalau sudah ditingkatkan ke Penyidikan berarti kita sudah sidik,” jelas Tommy.

Dikatakan, dari kuota yang ada dalam beberapa bulan kemudian ditambah lagi oleh Pertamina, sehingga dari data yang ada, BBM tersebut, kemudian seolah-olah di jual lagi kepada para nalayan yang ada sesuai dengan data yang telah di manipulasi tadi.

Ternyata dari data tersebut, yang berhak untuk menerimanya adalah hampir sebagian besar nelayan yang berasal dari pulau-pulau. Akan tetapi faktanya adalah BBM tersebut di jual kepada para Pengusaha kapal dan bukan kepada para nelayan.

Dalam proses penyidikan tersebut, Tommy minta supaya nelayan tidak khawatir karena untuk mendapatkan BBM Subsidi tersebut, maka pihaknya ingin membantu para nelayan yang berhak menerima BBM Subsidi dari Pemerintah.

Tommy menanmbahkan jika kasus tersebut sudah disidik, itu berarti sudah ada Laporan Polisi, proses penyelidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) sudah diberikan kepada Kejaksaan.

Selain kasus penyalahgunaan BBM subsidi, kata Tommy, pihaknya juga akan mengungkap kasus korupsinya, karena terindikasi merugikan keuangan negara, melalui BBM bersubsidi. (*)