Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Diwawancarai BPJS Ketenagakerjaan, Bupati AFU: Kami Bukan Sekedar Pelopor Tapi Kami Buktikan

0 332

Jakarta, TN – Sebagai pelopor daerah pertama di Indonesia yang menerbitkan aturan perlindungan pekerja secara total. Pemerintah kabupaten Raja Ampat optimis akan meraih posisi terbaik pada Paritrana Award II yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan.

Sebelumnya, tahun 2017 kabupaten Raja Ampat menduduki peringkat empat nasional pada gelaran Paritrana Award pertama dan kota Solo sebagai daerah terbaik.

Paritrana Award merupakan suatu apresiasi kepada pemerintah daerah dan swasta atau pengusaha yang peduli dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja dengan memaksimalkan penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja.

Dalam seleksi Paritrana Award II di hotel Fairmont Jakarta (7/2), bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, SE memaparkan komitmen Pemkab Raja Ampat dalam mengimplimentasikan jaminan sosial untuk pekerja honor daerah, aparatur kampung dan pekerja bukan penerima upah yang dituangkan dalam Perda Nomor 17 tahun 2017.

Menurut Faris Umlati, pemerintah kabupaten Raja Ampat bukan sekedar perintis atau pelopor saja terkait perlindungan sosial tenaga kerja.

Namun, secara riil merealisasikan pembiayaan perlindungan pekerja dengan menggunakan dana APBD . Sebagai bukti tahun lalu trlah diterbitkan Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor 6 tahun 2018 tentang Pembiayaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Penduduk Kabupaten Raja Ampat yang Dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selain itu, Pemda Raja Ampat juga telah membentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang dituangkan dalam SK bupati. Bahkan tahun 2019 Pemkab Raja Ampat dan DPRD Raja Ampat telah menggelontor anggaran sebesar 3,7 milliar.

“Perda yang kami gagas dan telah kami berlakukan ini tidak boleh hanya menjadi slogan dan dicap sebagai pencitraan saja. Karena, komitmen kami sangat kuat dalam memberikan perlindungan para pekerja di wilayah kabupaten Raja Ampat dan terus dimonitoring,” jelas AFU.

Hal senada disampaikan Sekda kabupaten Raja Ampat, Dr. Yusuf Salim. Menurutnya, kedatangan kami untuk mengikuti wawancara seleksi Paritrana Award, merupakan bentuk komitmen yang kuat dalam mengawal perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk masyarakat Raja Ampat agar menjadi pilot projec bagi daerah lain.

Sementara, Kepala Kantor Cabang Pembantu BPJS Ketenagakerjaan Raja Ampat, Mintje Wattu membenarkan soal komitmen Pemkab Raja Ampat dalam memberikan perlindungan para pekerja diwilayanya.

Mintje menyebutkan, terdapat tambahan 10 ribu di tahun 2017 pekerja dari tujuh sektor pekerjaan yang terlindungi oleh kepesertaan yang diwajibkan dalam Perda tersebut. Mereka meliputi nelayan/petani, penjual pinang, driver speedboat, transwisata, sopir rental, tukang ojek, dan pedagang pasar. Dan tahun 2018 meningkat menjadi 15.000 pekerja.

Selain kabupaten Raja Ampat, kabupaten Sorong juga masuk dalam nominasi Paritrana Award II. Proses seleksinya diikuti oleh wakil bupati Sorong di tempat yang sama, di hotel Fairmont Jakarta.