Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Diduga Tabrak Aturan, Ini 5 Hal Yang Dilanggar Perusahan Kelapa Sawit

0 41

Sorong, TN- Lembaga Pengembangan Masyarakat dan Konservasi Sumber Daya Alam atau Perdu Manokwari, menemukan sejumlah dugaan pelanggaran di perusahan Kelapa Sawit yang beroperasi di kabupaten Sorong Papua Barat.

Sejumlah pelanggaran yang ditemui diantaranya, pengelolaan instalasi pembuangan air limbah kelapa sawit dan penanaman sawit diluar Hak Guna Usaha (HGU).

Staf Perdu Manokwari, Andre, kepada awak media di kantor Perhimpuan Bantuan Hukum Perdamaian dan Keadilan (BPHKP) Sorong, Rabu (30/1),
mangatakan, saat lembaganya melakukan pengkajian dan penelitian di PT Inti Kebun Sejahtera yang beroperasi di distrik Seget, distrik Salwati dan distrik Moi Segun, berdasarkan bedah dokumen analisis dampak lingkungan yang diperoleh dari Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura provinsi Papua Barat dan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Negeri Papua, ditemukan lima dugaan ketidak sesuai data dengan kenyataan di lapangan.

“Lima dugaan pelanggaran tersebut, diantaranta pengelolaan istalasi pembuangn limbah kelapa sawit, yang penanaman sawit di luar hak guna usaha atau HGU,” ujar Staf Perdu Manokwari, Andre.

“Kurang optimal mereka punya pengoperasian IPAL (instalasi pembuangan air limbah.red), karena pipa pembuangan IPAL sendiri disini airnya berwarna kerung dan mengeluarkan uap panas. Dari sini tidak ada saluran yang baik untuk membuangnya, tetapi mereka langsung menggali dan jarang pembuangan IPAL ini ke sungai sekitar 15 sampai 20 meter,” lanjutnya.

Adanya dugaan Maladministrasi penerbitan Ijin Usaha Perkebunan (IUP), dimana dokumen yang dimiliki sekitar empat IUP yang diterbitkan oleh bupati.

“Dimana IUP pertama ada IUP kedua pada saat itu pula tidak ada upaya membatalkan IUP pertama dan mereka dari IUP 2008 sampai 2014 itu mereka masih menggunakan dokumen Amdal yang sama sebagai acuannya.” Jelasnya.

Menurutnya, selain di PT Inti Kebun Sejahtera, ditemukan pengembangan tanaman Kelapa Sawit hingga ke badan sungai, padahal sesuai ketentuan pasal 10 PP Nomor 38 tahun 2011, dimana sungai besar tidak bertanggul, minimal jaraknya 100 meter.

Sedangkan sungai kecil tidak bertanggung jaraknya minimal 50 meter. Selain itu juga izin usaha perkebunan yang menyertakan amdal tahun 2009, setiap pembukaan lokasi perkebunan baru, harus menyertakan amdal baru.(*)

Anda mungkin juga berminat