Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Ada Pejabat Pemprov Maluku Malas Lapor LHKPN

0 16

Ambon, TN – Sejumlah pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku masuk urutan tiga. Mereka diduga, malas menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN). Padahal, LHKPN merupakan upaya pencegahan korupsi.

Berdasarkan hasil evaluasi Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2017, jumlah wajib LHKPN 698 orang. Namun, hanya 12 orang atau 1,72 persen yang menyampaikan laporan harta kekayaannya, selakigus menempatkan Maluku di urutan ke tiga secara nasional.

Pejabat yang telah menyerahkan LHKPN adalah Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Henri Morton Far Far, Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Jones Andres Adriaansz, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Romelus Far Far, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan, Hasan Mulud, mantan Kepala Bappeda Antonius Sihaloho, Kepala Biro Pengelolaan Perbatasan Negara Irham Nur Tuanaya, Pelaksana Tugas (PLT), Sekretaris DPRD Provinsi Maluku, Boodewin Melkias Wattimena, Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD Fiona J Syaranamual, Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Angelus Renjaan, Sekretaris Daerah Hamin bin Thahir dan Wakil Gubernur Zeth Sahuburua.

Nama Gubernur Maluku, Said Assagaff memang tidak termasuk dalam daftar 12 pejabat yang telah menyampaikan LHKPN.

Namun, Assagaff sudah melaporkan LHKPN pada Desember 2017 saat mencalonkan diri sebagai gubernur pada 2018 lalu. Kala itu, seperti dikutip dari laman KPK, Assagaff memiliki kekayaan sebesar Rp 28,9 miliar.

Untuk itu, dia menantang para pejabat di lingkup pemerintah provinsi segera menyampaikan LHKPN. Sebagai kepala daerah, ia mengaku, telah memberikan contoh yang baik karena melaporkan kekayaannya.

“Masa saya sudah laporkan LHKPN, beberapa pejabat lain belum. Saya tantang mereka untuk laporkan LHKPN,” ujar Assagaff kepada wartawan di kantor Gubernur Maluku, Jumat (1/2).

KPK telah mengirimkan surat kepada instansi daerah, agar melaporkan harta kekayaannya. Dikutip dari pengumuman resmi di website KPK, para penyelenggara negara diwajibkan melaporkan LHKPN dengan tahun pelaporan 2018 secara daring paling lambat 31 Maret 2019.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, setiap penyelenggara negara wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat.

Jika hal ini dilanggar, pasal 20 UU tersebut menggariskan pelakunya dikenai sanksi administratif.
Jika hal ini dilanggar, pasal 20 UU tersebut menggariskan pelakunya dikenai sanksi administratif.(*)

Anda mungkin juga berminat