Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Delapan Orang PETI di Buru Jadi Tersangka

0 81

Ambon, TN – Tim penyidik Polda Maluku akhirnya menetapkan delapan orang Penambang Emas Tanpa Ijin (PETI) yang beroperasi di kawasan pertambangan Gunung Botak, Kabupaten Buru, sebagai tersangka. Setelah sebelumnya kedelapan PETI ini berhasil diringkus tim Polda Maluku.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, delapan orang PETI telah dimasukkan ke rumah tahanan Polres Pulau Buru. Mereka diantaranya terdiri dari jaringan pendistribusian Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) atau penyedia bahan kimia berbahaya, penyandang dana, dan pembeli hasil tambang alias penadah.

Direktur Kriminal Khusus Polda Maluku Kombes Pol. Firman Nainggolan mengaku, persoalan perijinan dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di kawasan pertambangan emas Gunung Botak dan sekitarnya terbagi dua.

Menurutnya, Polda Maluku menangani PETI, sementara Bareskrim Polri tangani perusahaan. Perusahaan yang beroperasi di pertambangan tersebut adalah PT. Buana Pratama Sejahtera (BPS), PT Prima Indo Persada (PIP), dan PT Sinergi Sahabat Setia (SSS).

Tiga perusahaan yang ditangani Bareskrim Polri, salah satunya, PT BPS sudah ditetapkan sebagai tersangka, khususnya Pertambangan yang menyangkut persoalan perijinan.

“Sementara para pelaku peti sudah kita amankan. Salah satunya adalah jaringan yang berkaitan dengan pendistribusian bahan berbahaya, pelaku tambangnya, penyandang dananya, sudah kita proses dan kita tahan. Ada sekitar 8 orang itu,” kata Nainggolan kepada wartawan di Mapolda Maluku, Minggu (13/1).

Untuk mencegah peredaran B3 di kawasan pertambangan emas Gunung Botak, kata Nainggolan, pihaknya atas perintah Kapolda Maluku Irjen Pol. Royke Lumowa, secara rutin terjun ke lapangan untuk melakukan sosialiasi kepada masyarakat.

Sosialiasi yang disampaikan, meminta dan menghimbau masyarakat di Kabupaten Buru, bahkan Maluku keseluruhannya agar dapat menyerahkan B3 yang disimpan.

Pihaknya, tambahnya, tidak akan segan melakukan penindakan, jika masih terdapat B3 di tangan masyarakat.

“Ada beberapa orang anggota masyarakat yang setuju menyerahkan bahan kimia berbahaya. Sekarang kami menunggu. Bagi kami Krimsus konsennya adalah penegakan hukum,” tegasnya.

Selain itu, upaya pencegahan peredaran B3 di Gunung Botak telah dilaksanakan sejak Bulan Maret 2017 lalu. “Kami sudah melakukan upaya untuk mencegah distribusi bahan berbahaya ke Gunung Botak. Baik dalam bentuk Merkuri, Sinabat yang dikelola jadi Merkuri, kemudian Sianida,” terangnya.(*)

Anda mungkin juga berminat